Teater Politik Vaksin Nusantara

Keduanya diharapakan bisa meyakinkan masyarakat mengenai keamanan, kemanjuran, dan kehalalan vaksin COVID-19. “Vaksin saat ini sudah berjalan 4 tahap dengan goal sampai bulan Juni sesuai dengan goal dari pusat, saat ini fokus utamanya untuk penerima vaksin adalah pelayan publik dan lansia,” terang Bupati Kendal. JABARNEWS | BANDUNG – Produksi vaksin Nusantara buatan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjadi kontroversi dan perdebatan. Di satu sisi, vaksin tersebut didukung para tokoh hingga mantan menteri pun mengajukan diri menjadi relawan uji klinis. Muhadjir mengungkapkan, kurang lebih sebanyak 140 juta orang akan diberikan vaksin untuk tahap pertama. Termasuk para dosen, para guru, dipriortiaskan untuk menerima vaksin pertama.

Peneliti bidang kesehatan global di Council on Foreign Relations AS, Huang Yanzhong, menyebut ‘kebaikan’ Tiongkok ini terkait dengan kepentingan Negara Panda memulihkan reputasi mereka. Banyak negara yang marah karena Tiongkok dianggap sebagai negara asal sumber virus corona. “Tidak diragukan lagi, Tiongkok tengah mempraktekkan diplomasi vaksin dalam upaya memperbaiki citra diri yang rusak,” ujar Yanzhong dikutip dari Straitstimes, Kamis (10/12). Meski begitu, langkah Tiongkok ini mendapat sorotan dari beberapa pakar yang menganggap negara itu memiliki motif politik di balik distribusi vaksin tersebut.

Orang yang lebih konservatif mempunyai kepercayaan yang rendah terhadap fasilitas kesehatan dibandingkan orang yang kurang onservatif. Orang yang tingkat kepercayaannya tinggi terhadap fasilitas kesehatan mempunyai keinginan tinggi untuk divaksin dibandingkan yang tingkat kepercayaannya rendah. Individu yang ideologi politiknya lebih konservatif cenderung tidak mau divaksin dibandingkan orang yang kurang konservatif.

Politik Vaksin

Menghadapi aspirasi politik rekognisi ini, pemerintah tidak bisa abai begitu saja. Aspirasi yang mungkin terdengar kuno di telinga sains trendy ini bagaimanapun harus didengar. Sebuah jalan keluar mesti diusahakan untuk menjembatani dilema antara iman dan kesehatan.

Namun, ada hal-hal yang harus diperhatikan agar masker bisa efektif cegah penularan covid-19. Kantor Staf Kepresidenan mengaku distribusi vaksin di sejumlah daerah tidak merata karena perbedaan pandangan politik. Di satu sisi Kementerian Kesehatan berkomitmen mewujudkan transparansi vaksin covid-19 melalui sistem informasi Kementerian Kesehatan. Beijing menyediakan akses ke vaksin untuk diproduksi di dalam negeri, sumber-sumber daya antivirus corona lainnya, dan dana pengembangan, bagi negara-negara yang bersedia menjalin kemitraan politik dengan Beijing, katanya.

Terlebih aturan TRIPS di WTO masih tetap dipertahankan hingga saat ini, dan Indonesia telah banyak mengubah aturan HKI nya pasca meratifikasi WTO. Sebelumnya, dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu, 10 Maret 2021, Komisi mempertanyakan soal izin uji klinis Vaksin Nusantara yang belum dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan . Para anggota Dewan menilai Kepala Badan POM Penny K Lukito tidak independen karena tidak meluluskan izin vaksin yang digagas mantan Menkes Terawan Agus Putranto. Selain Terawan, Vaksin Nusantara ini digagas Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi.

“Ide bahwa vaksin buatan Tiongkok akan menjadi world public good sangat penting untuk Tiongkok, karena ini merupakan cara mereka melawan perang propaganda di pandemi ini,” ujar Maurício Santoro, seorang profesor di Universitas Negeri Rio de Janeiro. Gagasan Xi Jinping mengenai vaksin yang mudah diakses masyarakat global merupakan narasi Tiongkok untuk memulihkan reputasi mereka. Saat ini, Tiongkok memiliki agenda regional yang berkaitan dengan akuisisi Laut China Selatan. Motif ini dianggap semakin terlihat ketika Tiongkok membuat perjanjian diplomasi vaksin untuk Malaysia dan Filipina. [newline]Sebelumnya, kedua negara ini mempermasalahkan ekspansi Tiongkok di Laut China Selatan.