Singgung Korupsi Bansos Covid

Terkait kasus ini, publik menunggu penuntasan kasus suap pengadaan Kemensos agar kasus tersebut menimbulkan efek jera dan berdaya cegah. Jangan sampai, nama-nama yang disebut-sebut terlibat dalam kasus tersebut menggantung dan tidak jelas tindak lanjutnya dan para terdakwa mendapat hukuman ringan. Kasus suap Juliari P. Batubara mempertontonkan bagaimana anggaran bansos yang terbatas justru dijadikan sebagai peluang oleh oknum-oknum pejabat untuk meraup kekayaan. Fee tak hanya dikumpulkan dari satu pengadaan, melainkan seluruh pengadaan gelombang I, April-Juni 2020, dan gelombang II, Juli-Desember 2020.

Korupsi Bansos

Saat terjerat kasus korupsi Bansos Covid-19, Juliari Batubara merupakan Menteri Sosial sekaligus politisi PDI Perjuangan. Aboebakar menjelaskan bahwa merdeka dalam artian masyarakat terbebas dari ketakutan akibat pandemi. Adapun, jaksa juga menuntut agar hak politik Juliari dicabut selama four tahun. Inilah daftar harta kekayaan eks Menteri Sosial , Juliari Batubara yang mencapai Rp 47 miliar.

Selain itu, peran penting dari pengawas inner daerah seperti inspektorat dibutuhkan untuk menjadi kendali atau kontrol penyaluran Bansos. Untuk mengatasi hal ini Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran setidaknya sebesar Rp. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyediakan anggaran sebesar Rp.

Dari penelusuran BPKP di Jabodetabek, BPKP menemukan harga yang tidak wajar dalam paket bantuan sosial untuk masyarakat saat pandemi ini. Dalam penemuan proses penelusuran BPKP dalam paket bantuan sosial untuk masyarakat saat pandemi di Jabodetabek, BPKP menemukan sebesar Rp. 2,97 Miliar, dan kelebihan pembayaran dalam goodie bag bantuan sosial sebesar Rp. Sehingga dari proses penghitungan menurut BPKP anggaran bansos diduga dikorupsi sebesar Rp. Eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dituntut eleven tahun penjara dalam kasus suap pengadaan bantuan sosial penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek.

Legislator asal Sumatera Barat ini meminta Novel dapat membuktikan omongannya tentang dugaan korupsi bansos yang nilainya sangat luar biasa tersebut. “Satu sisi amat disayangkan Novel mengungkap ke publik sesuatu yang baru berupa dugaan ataupun asumsi. Sejatinya Novel Baswedan sebagai penyidik senior KPK harusnya bekerja dalam senyap,” kata Guspardi. Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi memetakan risiko-risiko korupsi yang dapat terjadi terkait dengan bantuan sosial .