Ppkm Lanjut Dan Wacana Politik Pemerintahan Jokowi

Ia khawatir, desakan untuk tidak berbicara soal PPKM muncul dari lingkaran Jokowi yang ingin mengedepankan masalah ekonomi daripada penanganan kesehatan. Ia mencontohkan bagaimana Inmendagri sebagai acuan pelaksanaan PPKM darurat bisa berubah hingga 5 kali dalam dua minggu. Perbedaan pemahaman soal aturan ini memicu psikologi pelaksanaan di lapangan berbenturan antara rakyat dengan petugas lapangan. Substansi penerapan PPKM darurat dengan konsep PPKM stage 4 maupun PPKM mikro tidak banyak berubah. “Kedisiplinan 3M menjadi kunci, dan menguatkan pelaksanaan 3T hingga di tingkat desa.

Mereka harus turun ke lapangan untuk melihat dan mengawasi penerapan PPKM dan protokol kesehatan hingga ketersediaan oksigen dan obat-obatan di rumah sakit juga puskesmas. Suara.com – Mantan Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Teddy Gusnaidi menanggapi soal kebijakan pemerintah terkait penerapan PPKM Darurat. Sahroni menambahkan, masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan isu terkait munculnya aksi provokasi untuk berdemo tersebut.

Pada 11 januari 2021 Badan Pengawas Obat dan Makanan akhirnya resmi memberikan izin darurat penggunaan vaksin tersebut. Berdasarkan evaluasi BPOM menunjukkan efikasi vaksin Sinovac mencapai sixty five,3 persen. “Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan COVID-19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan kondisi politik di negara kita Indonesia, dan juga pengalaman-pengalaman dari negara lain,” kata Jokowi. Satu hal yang pasti, kita bisa berkontribusi untuk mencegah penyebaran Covid-19 sekaligus menciptakan kekebalan kelompok dengan penerapan protokol kesehatan 3M dan partisipasi aktif dalam PPKM. Vaksin dan program vaksinasi massal akan mulai dijalankan 13 Januari 2021, setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin Sinovac berbarengan dengan keluarnya fatwa halal Majelis Ulama Indonesia . [newline]Selanjutnya kita akan gencarkan vaksinasi, testing dalam rangka memastikan bahwa Trenggalek semua teridentifikasi.

Hal ini sekaligus guna mempercepat pemenuhan hak kesehatan setiap masyarakat yang juga menjadi kewajiban dari pemerintah sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta Satuan Polisi Pamong Praja mengutamakan tindakan persuasif dibandingkan koersif dalam menegakkan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat . Presiden Joko Widodo mengumumkan untuk melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat hingga 25 Juli dan akan melakukan pembukaan secara bertahap mulai 26 Juli 2021. Ia berharap seluruh energi dan perhatian publik ditujukan pada upaya-upaya nyata untuk menanggulangi laju penularan virus korona.

Politik PPKM

“Bantuan Subsidi Upah ini besarnya Rp8,eight triliun dan sisanya Rp1,2 triliun akan diberikan kepada Kartu Prakerja. Bantuan Subsidi Upah ini diberikan kepada pekerja yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dan ini untuk Level three dan Level four, untuk diberikan bantuan ini dua kali Rp600 ribu,” jelas Ketua KPCPEN. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan tambahan anggaran untuk Program Prakerja serta pemberian Bantuan Subsidi Gaji/Upah untuk Pekerja/Buruh . “Penjelasan secara terperinci akan dilakukan oleh menko atau menteri terkait,” kata Jokowi. Selain itu, kebijakan bekerja dari rumah atau working from home dalam implementasi di lapangan tidak berjalan dengan baik, di mana banyak perusahaan yang masih menyuruh pegawai-pegawainya untuk tetap bekerja dari kantor. Sehingga bisa dikatakan aspek pengawasan daripada kebijakan PPKM Mikro ini juga tidak berjalan dengan baik.

“Padahal, tidak sulit untuk memastikan apakah PPKM darurat diperpanjang atau tidak, bila semua pihak berbicara berlandaskan information, baik data perkembangan kasus baru harian maupun data-data hasil kajian secara saintifik oleh para pakar yang berkompeten,” ujarya. Jokowi meminta Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memerinici peraturan PPKM darurat. Luhut juga diperintahkan menerangkan peraturan itu sejelas-jelasnya kepada masyarakat. “Yang mesti diperhatikan, jangan sampai terjadi penyelewengan vaksin yang seharusnya gratis untuk masyarakat kemudian disulap menjadi berbayar. Jangan lagi-lagi menjadi permainan mafia alkes dengan oknum penyelenggara negara,” pungkasnya. Poin keempat, tuturnya, soal bantuan terhadap masyarakat untuk bertahan hidup mesti ditalangi oleh Negara dalam bentuk makanan sehat setengah jadi sehingga masyarakat tidak perlu keluar rumah untuk pergi berbelanja.

Selama PPKM Darurat, sejumlah tempat umum ditutup, mobilitas masyarakat juga dibatasi. Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengajak seluruh masyarakat Indonesia bersabar menghadapi kondisi pandemi COVID-19 yang merupakan cobaan international. Lanjut Adnan, terkait aturan PPKM Level III ini pada umumnya sama dengan sebelumnya, yang mengalami perubahan hanya jam operasional tempat-tempat usaha dan tempat-tempat umum lainnya. Perubahan ini dilakukan untuk mensinkronisasikan dengan PPKM yang dilaksanakan di Kota Makassar.

Dengan demikian, imbuhnya, muncul kebijakan yang dianggap paling tepat untuk mengurangi penyebaran kasus dan korban yang meninggal dunia. Menurutnya masyarakat tidak perlu panik, apalagi sampai ada pihak yang berani mempolitisasi keadaan demi popularitas. “Pada saat PPKM Darurat ini kita meminta kepada Kementerian Sosial untuk segera mencapai 18,eight jadi masih ada tambahan three juta yang bisa ditambahkan sesuai dengan alokasi anggaran yang ada dan juga diminta untuk dilakukan percepatan penyaluran,” ungkap Menkeu.

Jokowi, kata Ubedilah, tidak mau menerapkan karantina wilayah karena menghindari tanggung jawab untuk memberikan jaminan kebutuhan dasar masyarakat. Pergantian istilah dari PSBB, PPKM darurat hingga PPKM level four membuat komunikasi tidak efektif dan membingungkan. Untuk penerapan PPKM Level three dan four di Jawa Bali aturan berlaku sama dan diatur dalam Inmendagri 22 Tahun 2021. Sedangkan di Inmendagri 23 tahun 2021, ada sedikit perbedaan penerapan untuk PPKM Level three dan 4. Namun dari beragam keterangan tersebut, Jokowi tidak menyampaikan pernyataan spesifik soal kelanjutan PPKM darurat atau tidak. Keterangan pernyataan PPKM darurat baru tegas disampaikan dalam akun media sosial Twitter Jokowi @Jokowi.

Seharusnya fokus mereka pada aturan, dan pada soal adakah aturan yang dilanggar. TKA tadi diizinkan masuk berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 27 tahun 2021. Dalam aturan itu ditetapkan bahwa hanya 5 kelompok orang asing yang boleh masuk selama PPKM Darurat. [newline]Selain itu, muncul juga ajakan untuk memprotes kebijakan PPKM yang tengah berlaku saat ini. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menambahkan bahwa pemerintah dalam waktu dekat akan meningkatkan frekuensi Testing dan Tracing, serta membangun pusat isolasi di tempat perumahan yang padat penduduk di kawasan aglomerasi. TNI/Polri kemudian melakukan pengecekan knowledge ke Pemda mengenai information NIK dan memastikan bahwa NIK tersebut tidak termasuk yang sudah mendapatkan BPUM sehingga tidak terjadi duplikasi bantuan. Setelah information valid, maka TNI/Polri akan menetapkan dan pemilik NIK tersebut resmi sebagai Penerima Bantuan.