Politik Mengenai Korupsi

Jika melihat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019, tahapan pencalonan perseorangan akan dimulai pada 16 Februari 2020. Menyusul pendaftaran dari partai politik dan/atau gabungan partai politik di bulan Juni. Tahapan ini dinilai cukup rawan terjadinya gratifikasi atau suap yang dilakukan oleh kandidat pasangan calon, penyelenggara pemilu dan partai politik. “Dengan makna demikian masih banyak pembenahan yang harus dilakukan oleh Pemerintah. Dibutuhkan dua sinergitas pemberantasan korupsi,” ucap Indriyanto. Menurutnya, saat ini memang harus dilakukan banyak pembenahan oleh pemerintah.

Memberantas korupsi adalah tugas bersama dan perjalanannya masih panjang. Namun dengan jalinan masyarakat sipil yang kuat dan kerja keras kita semua, Indonesia akan bebas dari belenggu korupsi. Harapan ini tetap kami jaga, bahwa pada akhirnya kita bisa membawa perubahan bagi Indonesia. Dengan demikian, diharapkan ekosistem atau lingkaran korupsi ini bisa diatasi mulai dari pembenahan internal setiap partai politik.

Memikirkan bangsanya ini tidak hanya berarti mengembangkan perekonomian semata, tetapi juga menegakkan keadilan dan memberantas kesewenang-wenangan, korupsi, dan penyakit-penyakit sosial lain. Di tengah perayaan HUT Kemerdekaan Ke-76 Republik Indonesia, penulis Akmal Nasery Basral, 53, berharap agar bangsa ini lebih menghargai para pahlawan, termasuk Mr. Assaat dan Sjafruddin Prawiranegara, yang keduanya sempat menjadi presiden sementara pada saat Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Juliari Batubara memohon kepada majelis hakim untuk membebaskannya dari segala dakwaan. Setidaknya, ada dua alasan Juliari Batubara meminta kepada majelis hakim untuk membebaskannya dari segala dakwaan. Dia mencatat bahwa pemerintah Afghanistan juga terbelah oleh berbagai kepentingan faksi-faksi di tingkat lokal. Sejarah perubahan di Afghanistan menggambarkan betapa keluarga, suku, bahkan pejabat pemerintah mengalihkan dukungannya, acap kali untuk memastikan kelangsungan hidup mereka sendiri.

Politik mengenai korupsi

Indonesia Corruption Watch adalah organisasi non-pemerintah yang mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia dan terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat melawan praktik korupsi. ICW lahir di Jakarta pd tgl 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan pasca Soeharto yg bebas korupsi. Namun, Saut melihat, kekuatan ideologi partai tidak cukup kuat dalam masalah pemberantasan korupsi. Apabila dinilai dalam skor 1-10, situasi partai politik dalam pemberantasan korupsi tidak mendapat nilai yang cukup baik.

Tak ayal, kedua hal tersebut dapat menimbulkan sensitivitas emosional di kalangan masyarakat. Karena tidak dapat dipungkiri, kedua hal tersebut sedikit banyak telah membuat stigma politik dan ilmu politik menjadi buruk dan memperkuat alasan utama mengapa masyarakat menjadi apatis. Apabila RUU itu disahkan, PPATK menilai, dapat membantu pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana. Menurutnya, unexplained wealth merupakan aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usulnya secara sah dan diduga terkait dengan tindak pidana.

Terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjadikan dana desa sesuatu hal yang sangat menggiurkan karena nilai dana desa mencapai 1 M. Adanya kasus yang menyeret oknum aparatur desa, menjadikan pengelolaan keuangan dana desa benar-benar sangat perlu dikawal, dan diawasi oleh semua lapisan. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang tindak pidana korupsi, fenomena, dampak, serta upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Kesimpulan dari artikel ini adalah Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara maupun desa.

Korupsi merupakan suatu penyakit kronis bahkan seakan sudah menjadi ‘Budaya” bangsa, walaupun ungkapan budaya ini terkesan berlebihan, namun inilah yang dihadapi bangsa Indonesia. Tindak pidana korupsi sudah merambah di berbagai kalangan, mulai dari pejabat eksekutif, legislatif bahkan pejabat yudikatif sebagai benteng penegakan hukum juga terpapar korupsi. Elshinta.com- Delapan terdakwa perkara dugaan korupsi pengelolaan dana PT. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Persero didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp22,788 triliun. Dikutip dari laman Detiknews.com (8/8/21) Lembaga Survei Indonesia merilis hasil survei nasional mengenai persepsi publik atas pengelolaan dan potensi korupsi sektor sumber daya alam.

Namun demikian, yang tidak kalah pentingnya juga tentunya adalah keterlibatan pihak swasta. Memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial dan jender. Kami bekerjasama dengan empat puluh dua mitra di berbagai daerah di Indonesia. Kami memberdayakan aktor-aktor potensial untuk mewujudkan sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang adil dan bersih dari korupsi.

Berbeda sekali dengan diktator Asia, seperti Soeharto yang sering mengambil satu potongan dari semuanya , namun semakin memberikan kondisi kepada pembangunan, melewati investasi infrastruktur, ketertiban hukum, dll. Ahli dari Universitas Massachussetts memperkirakan dari tahun 1970 mencapai 1996, pelarian modal dari 30 negara sub-Sahara berjumlah US $187 triliun, menjadi lebih dari jumlah utang luar negeri mereka sendiri. (Hasilnya, dalam arti pembangunan telah dibuatkan modelnya dalam satu teori oleh ekonomis Mancur Olson).