Pengembangan Vaksin Covid

ANTUSIASME masyarakat mengikuti vaksinasi Covid-19 memberi gambaran bahwa pro-kontra yang sempat muncul di media sosial mengenai isu vaksin, baik dilihat dari aspek kehalalan, efektivitas maupun dampaknya, menjadi selesai. Melalui pemberitaan media tampak betapa masyarakat Indonesia membeludak ikut antrean untuk divaksin. Memakai masker jadi salah satu protokol kesehatan untuk hindari terpapar virus corona.

Demikian Nusa Tenggara Barat yang vaksinasinya baru mencakup 7,eighty two persen populasi. “Kami terus kawal dan dukung pengembangan vaksin ini dengan baik. Dengan harapan bisa segera selesai dan bisa digunakan,” kata Wiku. “Diplomasi vaksin” oleh Cina dipandang sebagai cara Cina untuk mencoba mengembalikan reputasi globalnya yang sempat memburuk setelah wabah yang dimulai di Wuhan menyebar ke seluruh dunia.

Politik Vaksin

Diakui pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dan butuh sinergitas dengan organisasi. Melalui jaringan kelembagaannya yang sangat kuat dan luas, Muhammadiyah diharapkan dapat membantu pemerintah untuk menyukseskan program vaksinasi COVID-19 di Sumbar. VIVA– Gedung Putih menyusun rencana bagi Amerika Serikat untuk berbagi 25 juta surplus dosis vaksin COVID-19 dengan dunia. Gedung Putih juga akan mencabut beberapa pembatasan untuk memungkinkan negara lain lebih mudah membeli pasokan buatan AS untuk produksi vaksin.

Kita sebagai warga negara tidak perlu mengkhawatirkan kehalalan Vaksin Sinovac yang telah disediakan oleh Pemerintah. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa halal untuk Vaksin Sinovac berdasarkan fatwa No. 2 Tahun 2021 dan telah mendapat ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Sebagai salah satu orang yang telah mengikuti program vaksinasi, alhamdulillah sampai dengan saat ini saya masih sehat.

Indonesia sendiri mulai menjalankan kebijakan vaksinasi pada 13 Januari 2021 dengan Presiden Joko Widodo sebagai orang pertama yang mendapatkan suntikan vaksin Covid-19, yang dilakukan di Istana Negara. JAKARTA, KOMPAS.com – Deputi II Kantor Staf Presiden Abetnego Panca Putra Tarigan mengungkapkan, tak sedikit pemerintah provinsi yang tidak mendistribusikan vaksin Covid-19 ke kabupaten/kota karena perbedaan pandangan politik. Harianjogja.com tak hanya menghadirkan kabar seputar Jogja namun informasi nasional dan international. Persaingan penemuan vaksin Covid-19 menandai babak baru perlombaan senjata global. China, Eropa, dan Amerika Serikat telah menginvestasikan miliaran dolar dan mengerahkan para ilmuwannya untuk menjadi yang pertama memproduksi vaksin. Negara yang menang akan mendapatkan langkah awal untuk melindungi warganya dan memulai kembali ekonominya.

Sementara Ketua Pokja Vaksinasi Covid-19 Kabupaten Pangandaran, Yadi Sukmayadi menyampaikan, untuk mengawal kegiatan ini pihaknya akan mengerahkan tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Pangandaran. Zubairi menyatakan dukungan untuk pengembangan obat dan vaksin dalam rangka kemandirian Indonesia di bidang farmasi. “Saya yakin bisa, asalkan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah,” kata Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Dari lebih dari 30 vaksin yang saat ini dalam uji coba pada manusia secara world, sembilan berasal dari Tiongkok. Lebih dari itu, empat dari sembilan kandidat vaksin Covid-19 dalam uji coba tahap akhir sedang dikembangkan oleh perusahaan Tiongkok. ”Melalui vaksinasi ini kita ingin menunjukkan bahwa Muhammadiyah mendukung penuh ikhtiar mengakhiri pandemi ini. Kalau Muhammadiyah ikut, Insyaallaah tingkat kepercayaan masyarakat akan bertambah. Target kita 1000 tapi karena vaksin terbatas hanya one hundred fifty,” ungkap Solsafad.

Pada bulan Februari 2021, terdapat tiga momen penting yang dibicarakan warganet terkait dengan vaksin yaitu penyuntikan vaksin Wakil Presiden, Ma’ruf Amin yang bersamaan dengan pembicaraan mengenai vaksinasi massal yang diselenggarakan untuk essential staff . Warganet juga mengkritik pemberitaan vaksinasi yang sudah dilakukan kepada para koruptor dan DPR beserta keluarganya. Dalam sambutannya, Pelaksana tugas Ketua KPU RI, Ilham Saputra, mengatakan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Kemenkes yang ingin menggunakan data pemilih KPU untuk kebutuhan vaksinasi Covid-19. KPU menurut dia siap mendukung dengan menyiapkan information legitimate dan terbarukan.

Padahal jawaban atas pertaanyaan itu sebenarnya juga berkaitan dengan kepentingan pemerintah untuk menempatkan diri sebagai “modelling” dalam menjawab berbagai berita tentang “keamanan” vaksin. Itu terutama pasca-keluarnya persetujuan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan berkaitan dengan izin darurat dan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang “kehalalan” dan “kesucian“ vaksin. “Banyak laporan, puskesmas atau faskses kehabisan stok vaksin tetapi ternyata vaksinasinya diselenggarakan pada sentra-sentra milik TNI/Polri,” ujar Firdaus.