Pengaruh Faktor Politik Terhadap Bisnis Dari Era Orde Lama Sampai Orde Baru

Apabila rencana perubahan masa jabatan presiden bisa dipilih untuk tiga periode, kata dia, akan semakin menguatkan posisi kekuasaan presiden. Karena, nsemakin lama suatu kekuasaan berlangsung, kemampuan untuk mengumpulkan sumber daya juga semakin kuat. Sedangkan pembatasan etik adalah pembatasan yang tidak tertulis di dalam hukum. Abdul Gaffar Karim memberikan contoh, di mana penguasa diharapkan untuk tidak mendorong keluarga dekatnya meneruskan kekuasaan.

Politik masa ini

Dari segi pasar saham, situasi politik yang kondusif akan membuat harga saham naik. Sebaliknya, jika situasi politik tidak menentu, maka akan menimbulkan unsur ketidakpastian dalam bisnis. Padahal new normal baru diinisiasi untuk Jakarta karena ada penurunan angka disana. [newline]Hasbi melihat kebijakan Covid-19 tidak tersentralisasi di pemerintahan pusat, bahkan justru dilimpahkan ke daerah masing-masing. Ia tidak melihat adanya kebijakan new normal di daerah dan menganggap pemerintah daerah lambat merespon situasi pandemi, meskipun begitu, new normal terkesan sudah berlaku di Indonesia.

Hasto Kristiyanto mengatakan, program vaksinasi Covid-19 yang terus dilakukan partainya, sebagai salah satu upaya membantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pemerintah Pusat melakukan campur tangan terhadap Daerah dengan alasan untuk menjamin stabilitas nasional dan masih lemahnya sumber daya manusia yang ada di Daerah. Karena dua alasan tersebut, sentralisasi otoritasdipandang sebagai prasyarat untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Kendala di atas salah satunya disebabkan karena terlalu dominannya keikutsertaan Pemerintah Pusat terhadap pengelolaan Daerah. Pola pendekatan yang sentralistik dan seragam telah dikembangkan Pemerintah Pusat pada masa tersebut sebagai salah satu penyebab matinya inofasi dan kreativitas Daerah. Pemerintah Daerah kurang diberi keleluasaan untuk menentukan kebijakan daerahnya sendiri.

Sayangnya, teori- teori indah dan mulia tentang politik banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan. Agama, ekonomi, investasi, bencana alam, kesehatan, sosial, olahraga, pendidikan, hukum dan lainnya sudah menjadi komoditas politik. Indonesia saat ini ditandai oleh kedaulatan rakyat termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap lima tahun. Sejak berakhirnya Orde Baru yang dipimpin presiden Suharto dan mulainya periode Reformasi, setiap pemilu di Indonesia dianggap bebas dan adil. Namun, Indonesia belum bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme maupun ‘politik uang’ di mana orang bisa membeli kekuasaan atau posisi politik. Misalnya, segmen miskin dari masyarakat Indonesia ‘didorong’ untuk memilih calon presiden tertentu pada hari pemilihan dengan menerima uang kecil di dekat kotak suara.

Bisa jadi karena ada kesepakatan politik yang cukup memuaskan antara parpol dan politisi yang berkuasa dengan parpol dan politisi yang oposisi. Semuanya itu dilakukan sebagai bagian dari gimmik dan akting sinetron politik yang dilakoni oleh aktor politik. Perbaikan sistem pemerintahan dalam rangka membangun daerah pada masa Orde Baru banyak mengalami kendala. Munculnya keinginan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan dan kehendak daerahnya sendiri ternyata dari tahun ke tahun masih jauh dari yang dicitakan. Adanya ketergantungan fiskal, subsidi dan bantuan Pemerintah Pusat merupakan wujud ketidakberdayaan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai belanja daerah.

Kondisi inilah yang mendorong Presiden Soekarno mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia yang akhirnya membawa Indonesia dari sistem demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini berdampak bahwa kewajiban negara terhadap warga negara dalam bidang pendidikan mempunyai dasar yang fundamental. Adanya tujuan nasional tersebut mengakibatkan bahwa kewajiban mencerdaskan bangsa melekat pada eksistensi negara, sehingga negara memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Bahkan seharusnya untuk pendidikan dasar, baik negeri maupun swasta, harus cuma-cuma, karena menjadi tanggung jawab negara yang telah mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar. Era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner.

Ini ditandai dengan maraknya politik uang, manipulasi informasi, dan beroperasinya buzzer secara masif. [newline]Ketujuh, pelemahan kebebasan berekspresi demi stabilitas politik yang ditandai dengan meningkatnya pendekatan keamanan dan kriminalisasi. Artikel ini tidak akan membahas masalah penguatan demokrasi, mengingat tidak ada tanda-tanda mengarah ke situ. Namun penulis juga tidak akan membahas masalah kembali ke kondisi otoriter, karena secara objektif kondisi politik saat ini tidak mengarah ke sana. Kondisi politik kita lebih pas dilihat tengah bergerak ke bentuk model post-democracy. Selain dari segi perspektif hukum, pemerintah juga dianggap lalai dari perspektif pemerintahan.

Atas nama memulihkan krisis, pemerintah dapat melakukan segala sesuatu yang dianggap penting. “Dari perspektif hukum, kita sedikit kebingungan, dasar hukum mana nih yang ingin dipakai? Dan hal itu tentunya akan berkorelasi terdahap kemampuan pemerintah dalam menanggulangi darurat atau krisis di indonesia,” jelasnya. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad, Ivan Darmawan menuturkan bahwa pandemi ini bukan pertama kali terjadi dalam sejarah manusia, tapi di dalam setiap pandemi memang terlihat tidak ada negara yang benar-benar siap untuk menghadapinya. Sehingga, dampaknya terjadi di berbagai sektor , bukan hanya terjadi krisis kesehatan, tapi juga krisis kemanusiaan.