Kuliah Umum” Tantangan Ekonomi Dan Sosial Politik Di Masa Pandemik Covid 19″

Jika usaha ini berhasil maka secara bertahap pengusaha pribumi akan dapat berkembang maju dan tujuan mengubah struktur ekonomi kolonial di bidang perdagangan akan berhasil. Gagasan Soemitro kemudian dituangkan dalam program Kabinet Natsir dalam wujud pencanangan Rencana Urgensi Perekonomian yang sering disebut juga dengan Plan Soemitro. Program ini antara lain mencadangkan impor barang-barang tertentu bagi kelompok bisnis pribumi, serta membuka kesempatan bagi para pedagang pribumi membangun basis modal di bawah perlindungan pemerintah. Selain tujuan tersebut, juga untuk menumbuhkan kaum pengusaha pribumi agar mampu bersaing dalam usaha dengan para pengusaha keturunan Cina dan asing lainnya. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah memberi peluang usaha sebesar-besarnya bagi pengusaha pribumi dengan bantuan kredit.

Politik masa ini

Ketika Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, UUD yang digunakan sebagai landasan hukum Republik Indonesia bukan kembali UUD 1945, sebagaimana yang ditetapkan oleh PPKI pada awal kemerdekaan, namun menggunakan UUD Sementara 1950. Di awal kemerdekaan, kehidupan bangsa Indonesia tidak berjalan dengan mulus. Tidak hanya kehidupan dan perekonomian yang sulit, situasi politik pun sangat bergejolak karena mengalami perselisihan politik hingga gerakan separatis di daerah-daerah. Dengan kondisi negara yang belum stabil tersebut, dimana ini dinilai bisa mempengaruhi situasi keamanan nasional maka pemerintahan Orde Lama mulai menerapkan sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Hal yang menjadi barang “dagangan” kelompok-kelompok dominan di tingkat lokal untuk meraih dukungan adalah uang dan kekerasan, yang kadang kala diimbuhi dengan upaya mempercantik wajah di media massa.

Aksi-aksi perang dunia cyberyang melibatkan negara-negara berkekuatan raksasa dunia saat ini disinyalir sebagai sebuah perang trendy di masa yang akan datang. Tercatat kondisi pertumbuhan ekonomi di tahun 2007 merupakan kondisi terbaik sejak krisis ekonomi 1998. Berbagai sektor ekonomi mengalami peningkatan, di sektor properti, nilai kredit properti yang dirilis Bank Indonesia per Juni 2007 sebesar Rp130,93 Trilyun naik 7-8% dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan oleh Pemerintah sekalipun yang memiliki ekonom-ekonom yang sangat pakar di bidangnya.

Djuanda, melarang sementara semua kegiatan politik dan menunda semua sidang Dewan Konstituante. Presiden Soekarno mencoba mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan mengadakan pembicaraan dengan tokoh-tokoh pemerintahan, anggota Dewan Nasional, Mahkamah Agung dan pimpinan Angkatan Perang di Istana Bogor pada 4 Juli 1959. Hasil dari pembicaraan itu esok harinya, Minggu 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menetapkan Dekrit Presiden 1959 di Istana Merdeka. Isi pokok dari Dekrit Presiden tersebut adalah membubarkan Dewan Konstituante, menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 dan menyatakan tidak berlakunya UUD Sementara 1950. Dekrit juga menyebutkan akan dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara dalam waktu sesingkat-singkatnya. Melakukan pengabdian terhadap masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah sosial politik yang muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam komunitas international.

Metode berbasis sosialisasi yaitu Kementerian dan Lembaga melakukan sosialisasi mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dengan berbagai saluran secara konvensional tatap muka maupun digital,” Jelasnya. Dana-dana politik dan perputaran uang untuk tujuan politik dan kampanye semakin lancar sehingga diharapakan terjadi pertumbuhan dana ekonomi pihak ketiga dan pertumbuhan bisnis yang berkaitan dengan politik, sebagai contoh bisnis percetakan dan bisnis sablon bendera dan sebagainya. Proyeksi semua sektor ekonomi pada tahun 2008 selalu dikaitkan dengan variabel politik.

Disamping itu, pemerintah belum berhasil meningkatkan produksi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang masih ada untuk meningkatkan pendapatan nasional. Kelemahan pemerintah lainnya adalah politik keuangannya tidak dirancang oleh pemerintah Indonesia sendiri, namun dirancang oleh pemeritah Belanda. Hal ini terjadi akibat dari politik kolonial Belanda yang tidak mewariskan ahli-ahli yang cukup sehingga usaha mengubah sistem ekonomi dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional tidak mampu menghasilkan perubahan yang drastis.