Kpk Petakan Risiko

Terdakwa Korupsi Bansos Kemsos Beli Rumah & Mobil buat Istri Muda Pejabat di Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso diduga memberi uang istri mudanya dari hasil korupsi bantuan sosial pandemi COVID-19. Kasus dugaan korupsi pengadaan barang bansos COVID-19 oleh Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna digelar di Pengadilan Tipikor Bandung. Mensos Tri Rismaharini atau Risma membeberkan tiga jurus yang dianggapnya ampuh mencegah celah korupsi dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos.

Para tersangka dijatuhi hukuman pidana dengan tuduhan ikut serta melakukan tindakan korupsi. Hal ini tentu tidak boleh terulang pada bantuan sosial dampak pandemi Covid-19. Kendati telah terbit Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Pandemi Covid-19. Selanjutnya, peran KPK dalam bidang edukasi adalah melakukan peluncuran aplikasi JAGA Bansos, sebagai respons perintah dalam menangani kasus permasalahan dana bantuan sosial Covid-19 salah sasaran.

Presiden juga menginstruksikan kepada kementerian terkait, untuk meningkatkan upaya mengurangi dampak pandemi, di antaranya dengan penyaluran bantuan sosial. Bacakan Pleidoi, Juliari Ngotot Klaim Tak Korupsi Bansos COVID Juliari Batubara mengklaim tak melakukan korupsi dana bansos terbukti dari tak adanya uang, rekening bank, atau aset berharga yang disita. Tuntutan tersebut atas perkara dugaan suap pengadaan bansos Covid-19 di Kementerian Sosial RI periode 2020 untuk wilayah Jabodetabek. Jaksa mengatakan hal yang memberatkan tuntutan, Adi dianggap tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara hal meringankan, mantan anak buah Juliari Batubara ini belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan mendapatkan standing justice collaboratordalam kasus korupsi bansos Covid-19. Jaksa menyatakan Adi terbukti korupsi dalam pengadaan bansos Covid-19 bersama mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan pejabat pembuat komitmen Matheus Joko Santoso.

Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dituntut eleven tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan terkait kasus suap bansos Covid-19. KPK angkat bicara soal tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta agar eks Menteri Sosial Juliari P Batubara dihukum 11 tahun penjara dalam perkara korupsi bansos. Diketahui dalam perkara ini Juliari diduga menerima uang payment pengadaan paket bansos Covid-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020 sebesar Rp 32,48 miliar. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menilai Juliari terbukti memerintah dan menerima payment pengadaan paket bantuan sosial Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020 dari dua anak buahnya Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono. Di sini pelaku korupsi akan diganjar hukuman maksimal 7 tahun penjara.

Kami minta korban segera melapor, agar pelaku juga bisa terungkap,” tegasnya. Sehingga, Tinton juga belum bisa menentukan jenis tindak pidana dalam peristiwa ini. Polisi pun mengimbau korban fetish mukena yang viral di Malang segera melapor. Karena, polisi membutuhkan keterangan korban untuk mengungkap aksi pelaku agar tidak bertambah korban.

Menurut Gibran, dana kampanyenya dalam Pilkada Solo bisa dicek dalam laporan yang sudah dia sampaikan ke KPU. Namun, Juliari Batubara membantah menerima dana dari terdakwa lainnya, yakni Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono. “Dengan money switch memungkinan transparansi penyaluran bansos bisa lebih dipertanggungjawabkan,” terangnya. Agar peristiwa serupa tidak terulang kembali, Hempry menegaskan perlunya pengawasan ketat dan tegas.

Namun kebijakan pemerintah tersebut justru disalahgunakan oleh oknum tertentu salah satunya aksi korupsi dalam dana bantuan sosial covid-19 yang dilakukan oleh menteri sosial Juliari Peter Batu bara. Langkah pertama, adalah Menteri Juliari membentuk tim khusus yang terdiri dari direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial Papen Nazarudin dan dua orang sebagai pejabat pembuat komitmen, yakni Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono. Langkah kedua, adalah menetapkan tim khusus untuk menunjuk langsung pemenang tender dan menetapkan isi paket bansos, kemudian peserta tender diminta untuk menyerahkan charge minimal 10% untuk satu paket sembako kepada Menteri Juliari. Fee tersebut kemudian dikumpulkan dalam koper di sejumlah tempat dan dikelola oleh staf Juliari dan dua sekretarisnya. Uang tersebut diduga digunakan untuk keperluan pribadi menteri Juliari dan partai yakni; sewa jet pribadi, sewa hotel, ruangan, makanan, dan digunakan untuk pemenangan calon kepala daerah dari PDIP. Indonesia saat ini merupakan salah satu kasus yang sangat merugikan masyarakat di Indonesia.

Korupsi Bansos

Juliari akan menghadapi tuntutan dalam perkara suap pengadaan bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut mantan pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial Adi Wahyono 7 tahun penjara. Bekas anak buah Juliari Batubara ini juga dituntut membayar denda Rp 350 juta subsider 6 bulan kurungan. Selanjutnya, Aa Umbara melalui Heri Partomo memerintahkan Dian Soehartini selaku PPK untuk langsung membuat surat pesanan paket Bansos kepada perusahaan milik M. Totoh Gunawan dan mengabaikan tugas yang seharusnya dilakukan PPK untuk terlebih dahulu memilih dan menunjuk penyedia yang akan melaksanaan paket bansos dalam rangka tanggap darurat COVID-19. Di negeri ginseng ini para pelaku korupsi akan mendapatkan sanksi sosial yang luar biasa.

Aa Umbara didakwa ikut terlibat dalam pengadaan barang untuk penanganan pandemi di Kabupaten Bandung Barat. Untuk meringkankan beban masyarakat terdampak pandemi, Kemensos menyiapkan sejumlah bantuan. Selain bansos yang eksisting seperti PKH, BPNT/Kartu Sembako, dan BST, juga disalurkan beras sebesar 10 kg melalui Perum Bulog untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat PKH, 10 juta KPM BST dan 8,eight juta KPM BPNT/Kartu Sembako non PKH. [newline]“Maka itu, beberapa waktu lalu saya memutuskan untuk menidurkan lebih dari 21 juta data. Pemadanan dengan NIK untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran bansos,” kata Mensos Risma dalam acara jumpa pers di Istana Negara (26/07).

Terdakwa Matheus Joko Santoso bahkan menyebut bahwa Juliari tak puas dengan realisasi penerimaan charge tahap I sehingga mengubah “skema korupsi” pada tahap II. Ia juga menyebut peran dari dua politisi DPR RI, Herman Herry dan Ihsan Yunus, dalam penentuan skema tersebut. Terlebih lagi, BST dalam APBN 2021 hanya dianggarkan hingga April 2021.