Korupsi Menjadi Faktor Utama Ketimpangan Pemerataan Kesejahteraan

Kepentingan-kepentingan kelompok yang bertujuan memperkuat kemampuan bertindak dalam menguasai sumber-sumber kehidupan cenderung mendorong agresivitas satu atau beberapa orang dalam melakukan korupsi, melalui jalinan kerjasama yang rapi dan ruwet. Pemahaman, pengabdian dan loyalitas terhadap kepentingan kelompok tidak dapat dan tidak akan berdiri terlepas dari penguatan kemampuan satu atau beberapa orang di dalam kelompok untuk bertindak menguasai sumber-sumber kehidupan. Tidak dapat dipikirkan bahwa mereka akan berada terlepas dari keyakinan tertentu atau terlepas dari loyalitas terhadap kelompok atau konsepsi politik perseorangan.

Khalifah Umar bin Khaththab pernah menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya. Lebih miris lagi, terlibat korupsi di negeri ini tidak menahan seseorang untuk kembali. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan , Mahfud MD, bahwa korupsi menjadi persoalan di negara Indonesia.

Politik mengenai korupsi

Kejahatan kerah putih juga sangat sulit tersentuh oleh hukum karena terjadi dalam suatu lingkungan yang tertutup. Dalam pembahasanya Fritz memaparkan terkait Indeks Kerawanan Pemilihan 2020, titik rawan terjadinya politik uang, serta beberapa pengaturan terhadap politik uang di penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Selain itu, bahwa dari aspek yuridis, pengaturan mengenai korupsi politikmasih harus dilakukan perbaikan guna menciptakan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang bersih dari praktik korupsi politik.

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa hingga ke tingkat pusat/nasional.

Sejak bergulirnya gerakan reformasi pada tahun 1998, pemerintah Indonesia telah serius merancang berbagai kebijakan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Kebijakan pokok secara nasional dimulai dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR nomor XI tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. TAP MPR ini menetapkan agar penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kebijakan antikorupsi kemudian diperkuat dengan penerbitan dan perubahan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi. Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia masih menjadi salah satu negara yang memiliki masalah terbesar di bidang pemberantasan korupsi. Korupsi beserta turunannya, mulai dari suap hingga kolusi telah menjadi faktor penghalang pembangunan ekonomi, sosial, politik dan budaya bangsa.

Perlu digarisbawahi, fenomena kekuatan ekonomi dan pemerintah akan menjadi State Capture yang meruntuhkan demokrasi ekonomi dan menjauhkan dari keadilan sosial sebagai salah satu sila dalam Pancasila”, tegasnya. Menurutnya, negara membutuhkan aturan perampasan aset hasil tindak pidana/kejahatan tertentu demi rasa keadilan publik. Dia yakin berlakunya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana secara formil dapat menjawab permasalahan publik terkait kejahatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengelolaan keuangan desa harus transparan, akuntanbel, partisipatif dan dijalankan dengan tertip dan disiplin sesuai aturan yang berlaku. Menurut BPKP , Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tetang keuangan desa. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Perlu diketahui dampak jangka pangjang korupsi selain kerugian negara ialah masyarakat menderita kekurangan kualitas perhatian dalam berbagai bidang. Baik itu pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Indriyanto membeberkan, pada tataran Das Sein , justru penegak hukum yang menciptakan stigma negatif terhadap lembaganya sendiri maupun sistem penegakan hukumnya.

Akibatnya Belanda menyerbu Sumatera dan Jawa demi merebut sumber daya alam dan lahan pertanian. Apa yang oleh Indonesia disebut sebagai Agresi Militer, dinamakan Belanda “misi kepolisian” untuk menghindari campur tangan internasional. Parlemen Belanda awalnya menginginkan perluasan agresi buat merebut ibukota Yogyakarta, tapi ancaman sanksi PBB membuat Den Haag menarik pasukannya dari Indonesia. Bagaimana mungkin, dengan jasa seperti itu, orang seperti Prawiranegara dianggap sebagai pengkhianat oleh Orde Lama dan hak perdatanya diberangus oleh Orde Baru? Novel ini merupakan sebuah ikhtiar untuk mengembalikan martabat Sjafruddin Prawiranegara agar negara memperlakukannya secara patut dan proporsional.

Hasil penelitian yang didapatkan adalah perlunya revisi UU tipikor dengan menyesuaikan pada putusan pengujian undang-undang di MK dan ketentuan yang ada dalam UNCAC, seperti perampasan aset, perekrutan penyidik mandiri, dan memasukkan KPK sebagai organ konstitusi. Melihat persoalan yang terjadi dalam kasus korupsi yang melibatkan pimpinan maupun pejabat lembaga tinggi negara, diperlukan kebijakan anti korupsi guna mengatasi korupsi yang semakin sistemik di negeri ini. Oleh karena itu, pertama, diperlukan revisi terhadap UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. Revisi ditujukan untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Misalnya dengan menambah masa hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Masalah ini diperparah dengan agenda reformasi birokrasi yang belum juga berjalan mulus. Memfasilitasi penguatan good governance di masyarakat sipil dan penegakan standar etika di kalangan profesi. Memfasilitasi peningkatan kapasitas rakyat dalam penyelidikan dan pengawasan korupsi. Digawangi beberapa aktivis YLBHI, ICW berdiri dengan keyakinan bahwa korupsi harus diberantas karena korupsi telah memiskinkan dan menggerogoti keadilan. “Partai politik tidak menjaga amanah itu, amanah itu adalah tanggung jawab, dan akuntabilitas, itu kemudian tidak dipenuhi oleh parpol, lihat saja masyarakat semakin tidak percaya terhadap kinerja parpol,” ucap Wawan.