Ironi Partai Politik Dalam Pusaran Korupsi

Penggalangan dukungan untuk mengajukan Hak Interpelasi dilakukan sejumlah anggota dewan dari dua Fraksi, yakni Fraksi PDIP dan Fraksi PSI. Hasilnya? Ada sebanyak 13 anggota DPRD DKI telah menandatangani dokumen usulan hak interpelasi. Politikus Partai Solidaritas Indonesia itu menambahkan, Presiden Jokowi tetap berkomitmen dan mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. “Presiden tetap punya komitmen yang tegas dalam pemberantasan korupsi, termasuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan inovasi dalam reformasi birokrasi,” katanya. Sedangkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di bidang sosial mencapai angka 68% dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di bidang pendidikan mencapai 60%. Tokoh yang memikirkan bangsa tidak hanya soal mengembangkan ekonomi, tetapi juga menegakkan keadilan, memberantas kesewenangan, korupsi, dan penyakit sosial lain, kata Akmal Nasery Basral.

Politik mengenai korupsi

Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Pintek merupakan perusahaan teknologi finansial ( Peer-to-Peer Lending ) yang memiliki misi mendorong transformasi pendidikan melalui inovasi layanan keuangan. Pintek menyediakan akses dana untuk pelajar / orang tua murid untuk biaya belajar ( uang pangkal, uang semester, SPP, uang kursus, dsb. ), serta lembaga pendidikan dalam pengembangan fasilitas, pengadaan buku, alat peraga, dsb. Dengan layanan ini, Pintek berkomitmen untuk menjadi roda penggerak perkembangan pendidikan Indonesia.

Kemampuan menahan diri agar tidak berperilaku korup, pada hakekatnya perlu diarahkan pada adanya sikap toleran terhadap hukum dan moral yang ditujukan bagi tercapainya kelangsungan hidup bersama yang adil dan benar. Kemampuan menahan diri ini oleh Kant dipandang sebagai kewajiban sempurna (Acton-Hardani, 2003, 45), yakni kewajiban yang tidak dapat ditolak. Dilihat dari pemahaman moralitas dan hukum sedemikian,dilihat dari pemahaman Hart, masyarakat dan bangsa Indonesia menghendaki keunggulan bagi dirinya. Artinya, sebagaimana masyarakat dan bangsa Indonesia menghendaki kehidupan yang sejahtera dan bahagia yang dicapainya secara bersama-sama, sebagai akibat tidak boleh dilakukannya perilaku korup. Sebaliknya bagi Kant, perilaku tidak korup merupakan perilaku tidak bermoral saja, tanpa perlu mempertimbangkan ada tidaknya konsekuensi dari perilaku. Hukum preskriptif sebagai pedoman atau rumusan yang bergantung pada tujuan-tujuan dan hasrat-hasrat empiris atau nyata, menetapkan bahwa perilaku korupsi adalah perilaku yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup bersama.

Dan yang paling banyak terseret kasus tipikor pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa. Dengan adanya kasus-kasus yang menyeret oknum aparatur desa, menjadikan pengelolaan keuangan dana desa benar-benar sangat perlu untuk dikawal, dan diawasi oleh semua lapisan untuk mencegahnya tindakan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Dan dengan adanya artikel Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa ini, dapat membantu dalam memberi pemahaman serta solusi untuk mencegah dan mengawal segala bentuk pengelolaan keuangan desa serta turut mendukung komitmen pemerintah yang ingin mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa. Pendeknya hampir semua pengadaan barang dan jasa di pusat dan daerah perlu diawasi dengan seksama karena sangat rentan dengan praktik-praktik korupsi.

Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Kejahatan kerah putih secara umum mengacu pada kejahatan yang dimotivasi secara finansial dan biasanya dilakukan oleh para profesional dalam bidang bisnis dan aparat pemerintah. Kasus-kasus kejahatan kerah putih sulit dilacak karena biasanya dilakukan pejabat yang mempunyai kekuasaan, memiliki kuasa untuk memproduksi hukum dan berperan dalam membuat berbagai keputusan vital.

Kemensos, kata Pahala, juga yang terus berkomunikasi dengan pihak Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyelaraskan data penerima sesuai dengan NIK. Kerja sama melalui produk reksadana di antaranya untuk memindahkan saham-saham PT. Reksa dana-reksa dana itu yang digunakan oleh Heru Hidayat, Ilham Wardhana B Siregar beserta pihak-pihak terafiliasinya dalam pengaturan investasi PT Asabri . Jaleswari menjelaskan, terkait isu HAM dan penanganan korupsi, Presiden Jokowi sebenarnya sempat menyatakan pendapatnya bahwa ‘walaupun kita sangat berkonsentrasi dalam menangani permasalahan kesehatan, tetapi perhatian terhadap agenda-agenda besar menuju Indonesia Maju tidak berkurang sedikit pun’. Kelima, islam memerintahkan melakukan perhitungan kekayaan bagi aparat negara.

Soalnya selama ini banyak anggota partai politik yang diproses korupsi, padahal beberapa keterangan menunjukkan kalau uang hasil korupsi juga digunakan oleh partai politik, Namun partai politik tersebut tidak dikenakan sanksi pidana. Sedangkan, RUU Perampasan Aset mengatur ketentuan bahwa tersangka harus membuktikan aset yang dihadirkan di persidangan itu bukan hasil dari tindak pidana korupsi. BARU-BARU ini, KPK merilis bahwa Lampung termasuk 10 provinsi terkorup di Indonesia selama tahun 2014—2019. Di Indonesia, tingkat korupsi cenderung terus meninggi dengan didominasi oleh pengadaan komisi proyek atau pengadaan barang dan jasa, perizinan, pungutan, penyalahgunaan anggaran, dan pencucian uang. Artinya, selama ini pengenaan sanksi terhadap koruptor tidak memiliki efek jera. Korupsi merupakan masalah yang tidak pernah sepi dibahas dan menjadi isu krusial yang dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa.