Hukum, Ethical Dan Perilaku Korupsi

Dalam OTT itu, KPK menetapkan empat tersangka, yaitu Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, Harun Masiku, dan Saeful (detik.com, 22/1). Modus lain yaitu memaksakan proyek tertentu dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat padahal di balik itu ada kepentingan yang tersembunyi untuk kepentingan si pejabat atau untuk kepentingan jaringan politik yang ada di lingkungan pejabat politik. Terlepas dari semua pendapat para pakar tersebut di atas kesimpulannya bahwa budaya korupsi akan menghancurkan peradaban suatu bangsa, menghancurkan sistem perekonomian dan yang lebih parah lagi akan menghancurkan mentalitas suatu bangsa terutama kepada para generesai mudanya.

Namun moralitas yang menolak perilaku korupsi berdasar pada pandangan keagamaan atau kelompok tertentu saja, dapat saja menyeret adanya ekspresi yang bertolak belakang dengan interes nasional ketika perilaku korupsi teridentifikasi sebagai komponen dari kelompok. Oleh karena itu, kepentingan atau interes nasional merupakan cita-cita netralitas dalam hukum dan moral. Moral yang menolak perilaku korupsi ditransformasikan ke dalam hukum, menjadi netral terhadap siapapun juga. Sekalipun di dalam bangsa dan masyarakat terdapat perbedaan kekuatan kelompok, kemampuan intelektual maupun kecepatan bertindak, namun semua memiliki kedudukan setara sehingga netralitas sangat diperlukan menghadapi perilaku korup yang dilakukan oleh siapapun juga.

Pendidikan sebagai upaya pembentukan karakter idealnya muncul dengan perilaku ethical terbaik yang ditunjukkan oleh seorang mahasiswa. Hal ini adalah peran idealnya dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang beradab. Melihat kenyataan pemberantasan korupsi sampai saat ini dengan segala kelemahannya, ada desakan dari berbagai pihak agar rancangan UU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana yang sudah dikonsepkan sejak tahun 2012 segera dibahas, karena sejak pemerintahan Presiden SBY sampai sekarang masih terkatung-katung.

Didirikan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi pada 2012, rumahpemilu.org berprinsip netral dan imparsial dengan tak memberitakan aspek kontestasi, elektabilitas, serta intrik elite/internal peserta pemilu dan partai politik sehingga terhindar dari sifat partisan. Sedangkan dalam pasal 18 Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Anti Korupsi tersebut melarang adanya pejabat publik yang memperdagangkan pengaruh. Perbuatan melakukan hubungan transaksional yang tidak patut dengan mengakibatkan kerugian publik, masyarakat, rakyat, atau negara juga dilarang. Artidjo menyampaikan bahwa sejak tahun 2002 dengan diberlakukannya Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengklarifikasikan tindakan korupsi merupakan kejahatan luar biasa .

Politik mengenai korupsi

Saut berpandangan, tidak sedikit kader partai melewati seleksi alam untuk tetap berpartai. Selain itu, kata dia, lingkungan yang dikelilingi koruptor juga bisa mempengaruhi integritas seseorang. Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan, partainya di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto sudah berkomitmen untuk bebas korupsi sesuai slogan “Partai Golkar Bersih.” Ia pun mengklaim sudah melakukan beragam upaya pencegahan untuk menangkal kadernya terlibat korupsi. Namun, ia berdalih tidak bisa mengontrol aktivitas semua kader, sehingga masih ada celah terlibat korupsi berjemaah. “Orang-orang yang bermasalah itu justru kadang-kadang banyak berkontribusi terhadap partai politik, mereka sambil menduduki jabatan strategis di partai,” kata Donal.